IT Forensics

 

What(Apa yang dimaksud IT Forensic)

Forensik IT atau mungkin dikenal dengan computer forensic adalah suatu disipln ilmu turunan keamanan komputer yang membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi. Kegiatan forensic computer ini sendiri mencakup proses identifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku.

Menurut para ahli, definisi forensic IT diantaranya:

  • Menurut Noblett, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.
  • Menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin.
  • Menurut Ruby Alamsyah (salah seorang ahli forensik IT Indonesia), digital forensik atau terkadang disebut komputer forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.

WHY ( Mengapa IT Forensic dibutuhkan)

Penggunaan IT Forensic memiliki beberapa tujuan antara lain :

  • Mendapatkan fakta-fakta obyektif dari sebuah insiden / pelanggaran keamanan sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti (evidence) yang akan digunakan dalam proses hukum.
  • Mengamankan dan menganalisa bukti digital. Dari data yang diperoleh melalui survey oleh FBI dan The Computer Security Institute, pada tahun 1999 mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Kejahatan Komputer dibagi menjadi dua, yaitu :
    1. Komputer fraud : kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer.
    2. Komputer crime: kegiatan berbahaya dimana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum.

Sedangkan alasan menggunakan IT Forensik antara lain :

  • Dalam kasus hukum, teknik komputer forensik sering digunakan untuk menganalisis sistem komputer milik terdakwa (dalam kasus pidana) atau milik penggugat (dalam kasus perdata).
  • Untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan atau kesalahanhardware atau software.
  • Untuk menganalisa sebuah sistem komputer setelah terjadi perampokan, misalnya untuk menentukan bagaimana penyerang memperoleh akses dan apa yang penyerang itu lakukan.
  • Untuk mengumpulkan bukti untuk melawan seorang karyawan yang ingin diberhentikan oleh organisasi.
  • Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerja untuk tujuan debugging, optimasi kinerja, ataureverse-engineering.

WHEN ( Kapan IT Forensik digunakan )

Pada tahun 2002 diperkirakan terdapat sekitar 544 juta orang terkoneksi secara online. Meningkatnya populasi orang yang terkoneksi dengan internet akan menjadi peluang bagi munculnya kejahatan komputer dengan beragam variasi kejahatannya. Dalam hal ini terdapat sejumlah tendensi dari munculnya berbagai gejala kejahatan komputer, antara lain:

  1. Permasalahan finansial. Cybercrime adalah alternatif baru untuk mendapatkan uang. Perilaku semacam carding (pengambil alihan hak atas kartu kredit tanpa seijin pihak yang sebenarnya mempunyai otoritas), pengalihan rekening telepon dan fasilitas lainnya, ataupun perusahaan dalam bidang tertentu yang mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan kompetitornya dalam perebutan market, adalah sebagian bentuk cybercrime dengan tendensi finansial.
  2. Adanya permasalahan terkait dengan persoalan politik, militer dan sentimen Nasionalisme. Salah satu contoh adalah adanya serangan hacker pada awal tahun 1990, terhadap pesawat pengebom paling rahasia Amerika yaitu Stealth Bomber. Teknologi tingkat tinggi yang terpasang pada pesawat tersebut telah menjadi lahan yang menarik untuk dijadikan ajang kompetisi antar negara dalam mengembangkan peralatan tempurnya.
  3. Faktor kepuasan pelaku, dalam hal ini terdapat permasalahan psikologis dari pelakunya. Terdapat kecenderungan bahwasanya seseorang dengan kemampuan yang tinggi dalam bidang penyusupan keamanan akan selalu tertantang untuk menerobos berbagai sistem keamanan yang ketat. Kepuasan batin lebih menjadi orientasi utama dibandingkan dengan tujuan finansial ataupun sifat sentimen.

Elemen penting dalam penyelesaian masalah keamanan dan kejahatan dunia komputer adalah penggunaan sains dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini sains dan teknologi dapat digunakan oleh fihak berwenang seperti: penyelidik, kepolisian, dan kejaksaan untuk mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal.

Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salahsatu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, Bukti Digital yang dimaksud dapat berupa adalah : E-mail, file-file wordprocessors, spreadsheet, sourcecode dari perangkat lunak, Image, web browser, bookmark, cookies, Kalender.

Ada 4 Elemen Forensik:

1. Identifikasi bukti digital

2. penyimpanan bukti digital

3. analisa bukti digital

4. presentasi bukti digital

WHO ( Siapa ahli  IT Forensik)

Seperti halnya dalam dunia nyata, diperlukan pula ahli Forensik Komputer dalam melaksanakan pekerjaan terkait. Jika dilihat dari kompetensi dan keahliannya, seorang ahli forensic computer yang baik dan lengkap harus memiliki tiga domain atau basis pengetahuan maupun keterampilannya, yaitu:

  1. Segi akademis, paling tidak yang bersangkutan memiliki latar belakang pengetahuan kognitif mengenai cara kerja computer dalam lingkungan jejaring teknologi informasi dan komputasi, terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fundamental dalam pengembangan system berbasis digital.
  2. Segi vokasi, dibutuhkan kemampuan untuk melakukan atau kerap disebut sebagai psiko-motorik, karena dalam prakteknya seorang ahli forensic akan melakukan kajian, analisa dan penelitian secara mandiri dengan menggunakan seperangkat peralatan teknis yang spesifik.
  3. Segi profesi, seorang ahli yang baik akan berpegang pada kode etik seorang ahli forensic.

Selain itu, dibutuhkan pula pengalaman yang cukup untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam setiap tantangan kasus forensic. Berdasarkan pengalaman, memang yang paling sulit adalah menyiapkan SDM yang handal di bidang forensic computer.

IT Audit Trail

Audit Trail merupakan salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log secara rinci. Audit Trail secara default akan mencatat waktu , user, data yang diakses dan berbagai jenis kegiatan. Jenis kegiatan bisa berupa menambah, merungubah dan menghapus. Audit Trail apabila diurutkan berdasarkan waktu bisa membentuk suatu kronologis manipulasi data. Dasar ide membuat fitur Audit Trail adalah menyimpan histori tentang suatu data (dibuat, diubah atau dihapus) dan oleh siapa serta bisa menampilkannya secara kronologis. Dengan adanya Audit Trail ini, semua kegiatan dalam program yang bersangkutan diharapkan bisa dicatat dengan baik.

Cara kerja Audit Trail

Audit Trail yang disimpan dalam suatu tabel
1. Dengan menyisipkan perintah penambahan record ditiap query Insert, Update dan Delete
2. Dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Trigger adalah kumpulan SQL statement, yang secara otomatis menyimpan log pada event INSERT, UPDATE, ataupun DELETE pada sebuah tabel.

Fasilitas Audit Trail
Fasilitas Audit Trail diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukan ke Accurate, jurnalnya akan dicatat di dalam sebuah tabel, termasuk oleh siapa, dan kapan. Apabila ada sebuah transaksi yang di-edit, maka jurnal lamanya akan disimpan, begitu pula dengan jurnal barunya.

Hasil Audit Trail

Record Audit Trail disimpan dalam bentuk, yaitu :

  1. Binary File – Ukuran tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja
  2. Text File – Ukuran besar dan bisa dibaca langsung
  3. Tabel.


Real Time Audit

Real Time Audit atau biasa yang di sebut dengan RTA adalah sebuah sistem manajemen kegiatan online yang menggabungkan sistem kegiatan manajemen dengan sistem monitoring dan evaluasi. Dalam penggunaannya, RTA sangat membantu dalam penghematan biaya overhead administrasi yang timbul dari penggunaan RTA yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, teknik kualitas dari pelaporan dan kontrol manajemen meningkatkan menyediakan kedua manajer dan pemilik modal dengan cara untuk mencari kegiatan yang dibiayai dari sudut pandang beberapa manfaat dengan minimum atau tidak ada konsumsi waktu di bagian aktivitas manajer. Oleh karena itu RTA sangat berguna sekali dalam membantu kita mengaudit suatu administrasi. RTA menggabungkan logis prosedural merekam dan sederhana dari perencanaan dan komitmen dana. prosedur analitik yang sedang berlangsung memberikan alert tepat waktu untuk mencegah pengeluaran yang tidak sesuai.

Dan ilmu yang mempelajari audit sistem informasi yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya disebut IT Forensik. Dan metode audit yang bisa digunakan adalah COBIT.

sumber :

http://vlyodhart.wordpress.com/tag/forensic/

http://mami96.wordpress.com/2012/02/29/it-audit-trailreal-time-audit-it-forensik/

http://freezcha.wordpress.com/2011/03/20/it-audit-dan-it-forensik-2/

 

Peraturan dan Regulasi (2)

Undang-Undang No.19 Tentang Hak Cipta

 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah program-program komputer. UUHC telah beberapa kali disempurnakan, yaitu mulai dari UU No.6/1982, diubah dengan UU No.7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan UU No. 12/1997 dan yang terakhir diubah dengan UU No.19/2002. Undang-undang No.19 tentang Hak Cipta ini, terdiri dari 15 Bab dan 78 Pasal.

–       Ketentuan Umum

Ketentuan umum mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta BAB I pasal 1, yang isinya:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.         Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.         Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3.         Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4.         Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5.         Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

6.         Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

7.         Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.

8.         Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

9.         Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

10.      Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

11.      Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

12.      Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

13.      Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

14.      Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15.      Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.

16.      Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.

17.      Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

–    Lingkup Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta pada BAB II, yang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama : Mengenai Fungsi dan Sifat Hak Cipta, yang diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4.

Bagian Kedua : Mengenai Pencipta, yang diatur dalam Pasal 5-9.

Bagian Ketiga : Mengenai Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, yang diatur dalam Pasal 10 dan 11.

Bagian Keempat : Mengenai Ciptaan yang dilindungi, yang diatur dalam Pasal 12 dan 13.

Bagian Kelima : Mengenai Pembatasan hak cipta, yang diatur dalam Pasal 14-18.

Bagian Keenam : Mengenai Hak Cipta atas Potret, yang diatur dalam Pasal 19 dan 23.

Bagian Ketujuh : Mengenai Hak Moral, yang diatur dalam Pasal 24,25, dan 26.

Bagian Kedelapan : Mengenai Sarana Kontrol teknologi, yang diatur dalam Pasal 27 dan 28.

–    Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta BAB II   Bagian Ketiga pasal 10 dan 11 & Keempat pasal 12 dan 13, yang isinya:

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

(1)  Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2)  Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3)  Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1)  Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

(1)  Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b.  ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c.   alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d.  lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e.  drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f.   seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g.   arsitektur;

h.  peta;

i.   seni batik;

j.   fotografi;

k.  sinematografi;

l.   terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan.

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

a.  hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

b.  peraturan perundang-undangan;

c.  pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;

d.  putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau

e.  keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

–    Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 tentang Telekomunikasi BAB II Bagian Kelima pasal 14 – 18, yang isinya:

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.  Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b.  Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c.  Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.  penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b.  pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan

pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c.  pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

i.  ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

ii.  pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

d.  Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

e.  Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

f.  perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g.  pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1)  Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a.  mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b.  mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.  menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2)  Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3)  Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

a.  3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

b.  5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;

c.  7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

(4)  Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6)  Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

(1)  Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2)  Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

–    Proses Pendaftaran HAKI

Proses pendaftaran HAKI diatur dalam Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta BAB IV pasal 35 – 44, yang isinya:

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

(1)    Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2)    Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

(3)    Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

(4)    Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

(1)    Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.

(2)    Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

(3)    Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

(4)    Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

(5)    Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6)    Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

a.  nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

b.  tanggal penerimaan surat Permohonan;

c.  tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan

d.  nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

(1)    Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2)    Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1)    Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2)    Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

(3)    Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

(1)    Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

(2)    Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

a.       penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b.       lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

c.       dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Untuk mengetahui tentang UU No.19 tentang Hak Cipta, silahkan Klik Disini

 


 Undang-Undang No.36 tentang Telekomunikasi


Undang-undang tentang Telekomunikasi sebelumnya adalah UU No.3 tahun 1989 namun karena dipandang tidak sesuai lagi, sehingga diganti/diubah dengan UU No.36 tahun 1999. Undang-undang No.36 tentang Telekomunikasi, terdiri dari 9 Bab dan 64 Pasal.

 

–       azas & tujuan telekomunikasi

Azas & Tujuan telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang No. 36 tentang Telekomunikasi BAB II pasal 2 & 3, yang isinya:

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan  kepercayaan pada diri sendiri.

  BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakm uran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

 

   Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang No. 19 tentang Telekomunikasi BAB IV, yang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama → Mengenai Umum, yang diatur dalam Pasal 7.

Bagian Kedua → Mengenai Penyelenggara, yang diatur dalam Pasal  8 dan 9.

Bagian Ketiga → Mengenai Larangan Praktek Monopoli, yang diatur dalam Pasal 10 .

Bagian Keempat → Mengenai Perizinan, yang diatur dalam Pasal 11.

Bagian Kelima → Mengenai Hak dan Kewajiban penyelenggara dan masyarakat, yang diatur dalam Pasal 12-22.

Bagian Keenam → Mengenai Penomoran, yang diatur dalam Pasal 23 dan 24.

Bagian Ketujuh → Mengenai Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan , yang diatur dalam Pasal 25 dan 26.

Bagian Kedelapan → Mengenai tarif, yang diatur dalam Pasal 27 dan 28.

Bagian Kesembilan → Mengenai telekomunikasi khusus, yang diatur dalam Pasal 29, 30, dan 31.

Bagian Kesepuluh → Mengenai Perangkat Telekomunikasi Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit, yang diatur dalam Pasal 32 dan 37.

Bagian Kesebelas → Mengenai Pengamanan Telekomunikasi, yang diatur dalam Pasal 38 dan 43.

    penyidikan

Penyidikan telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang No. 36 tentang Telekomunikasi BAB V pasal 44, yang isinya:

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 44

(1)     Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

(2)    Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) berwenang:

a.       melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

b.       melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

c.       menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

d.       memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

e.       melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

f.       menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

g.       menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

h.       meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, dan

i.        mengadakan penghentian penyidikan.

(3)    Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

–       Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana

Sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang No. 36 tentang Telekomunikasi BAB VI pasal 45 & 46, yang isinya:

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasa l 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

(1)    Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

(2)    Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

 

Ketentuan Pidana diatur dalam Undang-Undang No. 36 tentang Telekomunikasi BAB VII pasal 47-59, yang isinya:

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan. membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan

perangkat telekomunikasi di wilayah Negara  Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 32 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

(1)         Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2)         Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang di gunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,

Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Untuk mengetahui tentang UU No.36 tentang Telekomunikasi, silahkan Klik Disini

 

Undang-Undang tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE)

RUU tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) peraturan lain yg terkait (peraturan bank indonesia tentang internet banking )

Internet banking merupakan layanan perbankan yang memiliki banyak sekali manfaatnya bagi pihak bank sebagai penyedia dan nasabah sebagai penggunanya. Transaksi melalui media layanan internet banking dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Melalui internet banking, layanan konvensional bank yang komplek dapat ditawarkan relatif lebih sederhana, efektif, efisien dan murah. Internet banking menjadi salah satu kunci keberhasilan perkembangan dunia perbankan modern dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan internet banking, keuntungan(profits) dan pembagian pasar (marketshare) akan semakin besar dan luas. Namun, meskipun dunia perbankan memperoleh manfaat dari penggunaan internet banking, terdapat pula resiko-resiko yang melekat pada layanan internet banking, seperti resiko strategik, resiko reputasi, resiko operasional termasuk resiko keamanan dan resiko hukum, resiko kredit, resiko pasar dan resiko likuiditas. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum agar setiap bank yang menggunakan Teknologi Informasi khususnya internet banking dapat meminimalisir resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari internet banking.

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kejahatan internet fraud di perbankan adalah dengan dikeluarkannya serangkaian peraturan perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE), yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas internet banking, menerapkan prinsip mengenal nasabah/Know Your Customer Principles (KYC), mengamankan sistem teknologi informasinya dalam rangka kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunan Data Pribadi Nasabah.

Lebih lanjut, dalam rangka memberikan payung hukum yang lebih kuat pada transaksi yang dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan cyber law maka perlu segera dibuat Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang mengenai Transfer Dana (UU Transfer Dana). Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas cybercrimes termasuk mencegah kejahatan internet fraud.

Sumber Referensi:

http://pjj.eepis-its.edu/file.php/1/moddata/forum/3/366/Etika_20Profesi_20_20BP_ cetak _1_. pdf

http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/uun0192002hakcipta.pdf

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2006/08/25/telekomunikasiok.pdf

http://haikalgimez.blogspot.com/2010/05/7-peraturan-bank-indonesia-tentang.html

Peraturan dan Regulasi (1)

 

1.   Pebandingan Cyber Law

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi  setiap  aspek  yang  berhubungan  dengan  orang  perorangan  atau  subyek  hukum  yang menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  internet  yang  dimulai  pada  saat  mulai  “online”  dan memasuki  dunia  cyber  atau  maya.  Cyber  Law  juga  didefinisikan  sebagai  kumpulan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  berbagai  aktivitas  manusia  di  cyberspace  (dengan memanfaatkan teknologi informasi).

Ruang lingkup dari Cyber Law meliputi hak cipta, merek dagang, fitnah/penistaan, hacking, virus, akses Ilegal, privasi, kewajiban pidana, isu prosedural (Yurisdiksi, Investigasi, Bukti, dll), kontrak elektronik, pornografi, perampokan, perlindungan konsumen dan lain-lain.

a.   Cyber Law di Indonesia

Indonesia  telah  resmi  mempunyai  undang-undang  untuk  mengatur  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  dalam  dunia  maya.  Cyber  Law-nya  Indonesia  yaitu  Undang–Undang  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :

•Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta  basah  dan  bermaterai).  Sesuai  dengan  e-ASEAN  Framework  Guidelines  (pengakuan  tanda tangan  digital  lintas  batas).

•  Alat  bukti  elektronik  diakui  seperti  alat  bukti  lainnya  yang  diatur  dalam  KUHP.

• UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

• Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

• Perbuatan yang dilarang (cybercrime), seperti yang dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):

b.   Cyber Law di Amerika

Di  Amerika,  Cyber  Law  yang  mengatur  transaksi  elektronik  dikenal  dengan  Uniform  Electronic Transaction Act (UETA). UETA  adalah  salah  satu  dari  beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  Amerika  Serikat yang  diusulkan  oleh  National  Conference  of  Commissioners  on  Uniform  State  Laws  (NCCUSL). UETA diadopsi oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) pada tahun 1999.

Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak.

UETA 1999 membahas diantaranya mengenai :

Pasal 5 : mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik

Pasal 7 : memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik.

Pasal 8 : mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.

Pasal 9 : membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

Pasal 10 : menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.

Pasal 11 : memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.

Pasal 12 : menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik.

Pasal 13 : “Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik”

Pasal 14 : mengatur mengenai transaksi otomatis.

Pasal 15 : mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.

Pasal 16 : mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

Secara lengkap Cyber Law di Amerika adalah sebagai berikut:

– Electronic Signatures in Global and National Commerce Act

– Uniform Electronic Transaction Act

– Uniform Computer Information Transaction Act

– Government Paperwork Elimination Act

– Electronic Communication Privacy Act

– Privacy Protection Act

– Fair Credit Reporting Act

– Right to Financial Privacy Act

– Computer Fraud and Abuse Act

– Anti-cyber squatting consumer protection Act

– Child online protection Act

– Children’s online privacy protection Act

– Economic espionage Act

– “No Electronic Theft” Act

c.   Cyber Law di Singapore

Cyber Law di Singapore, antara lain:

• Electronic Transaction Act

• IPR Act

• Computer Misuse Act

• Broadcasting Authority Act

• Public Entertainment Act

• Banking Act

• Internet Code of Practice

• Evidence Act (Amendment)

• Unfair Contract Terms Act

The Electronic Transactions Act ditetapkan tgl.10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapore yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informasi dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perijinan dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura.

Pada dasarnya Muatan ETA mencakup, sbb:

• Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik ini didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian hukum.

• Kewajiban Penyedia Jasa Jaringan

Mengatur  mengenai  potensi  /  kesempatan  yang  dimiliki  oleh  network  service  provider  untuk melakukan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti  mengambil,  membawa,  menghancurkan  material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa jaringan tersebut. Pemerintah Singapore merasa perlu untuk mewaspadai hal tersebut.

• Tandatangan dan Arsip elektronik Bagaimanapun  hukum  memerlukan  arsip/bukti  arsip  elektronik  untuk  menangani  kasus-kasus elektronik, karena itu tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum, namun tidak  semua  hal/bukti  dapat  berupa  arsip  elektronik  sesuai  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Singapore.

d.   Cyber Law di Malaysia

Cyber Law di Malaysia, antara lain:

– Digital Signature Act

– Computer Crimes Act

– Communications and Multimedia Act

– Telemedicine Act

– Copyright Amendment Act

– Personal Data Protection Legislation (Proposed)

– Internal security Act (ISA)

– Films censorship Act

Lima cyberlaws telah berlaku pada tahun 1997, tercatat di kronologis ketertiban.

  1. Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis.
  2. Computer Crimes Act 1997 menyediakan penegakan hukum dengan kerangka hukum yang mencakup akses yang tidak sah dan penggunaan  komputer  dan  informasi  dan  menyatakan  berbagai  hukuman  untuk  pelanggaran  yang berbeda komitmen.
  3. Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis  untuk  memberdayakan  memberikan  pelayanan  medis  /  konsultasi  dari  lokasi  jauh  melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video.
  4. Berikut pada adalah Undang-Undang  Komunikasi  dan  Multimedia  1998  yang  mengatur  konvergensi  komunikasi  dan  industri multimedia  dan  untuk  mendukung  kebijakan  nasional  ditetapkan  untuk  tujuan  komunikasi  dan multimedia  industri.  The  Malaysia  Komunikasi  dan  Undang-Undang  Komisi  Multimedia  1998 kemudian disahkan oleh parlemen untuk membentuk Malaysia Komisi Komunikasi dan Multimedia yang merupakan peraturan dan badan pengawas untuk mengawasi pembangunan dan hal-hal terkait dengan komunikasi dan industri multimedia.
  5. Departemen  Energi,  Komunikasi  dan  Multimedia  sedang  dalam  proses  penyusunan  baru  undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur pengumpulan, kepemilikan, pengolahan dan  penggunaan  data  pribadi  oleh  organisasi  apapun untuk  memberikan  perlindungan  untuk  data pribadi  seseorang  dan  dengan  demikian  melindungi  hak-hak  privasinya.

2.   Computer Crime Act (malaysia)

Malaysia sejak tahun 1997 telah mengesahkan dan  mengimplementasikan  beberapa  perundang-undangan  yang  mengatur  berbagai  aspek  dalam cyberlaw  seperti  UU  Kejahatan  Komputer,  UU  Tandatangan  Digital,  UU  Komunikasi  dan Multimedia,  juga  perlindungan  hak  cipta  dalam  internet  melalui  amandemen  UU  Hak  Ciptanya.

The  Computer  Crime  Act,  mencakup  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan  melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material komputer, adalah termasuk cybercrime.

Lebih  lanjut,  akses  yang  termasuk  pelanggaran  tadi (cybercrime)  mencakup  segala  usaha  untuk membuat komputer melakukan/menjalankan program (kumpulan instruksi yang membuat komputer untuk melakukan satu atau sejumlah aksi sesuai dengan yang diharapkan pembuat instruksi-instruksi tersebut) atau data dari komputer lainnya (milik pelaku pelanggar) secara aman, tak terotorisasi, juga termasuk membuat komputer korban untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pelaku pelanggar tadi.

Hukuman atas pelanggaran The computer Crime Act :

Denda sebesar lima puluh ribu ringgit (RM50,000) dan atau hukuman kurungan/penjara dengan lama waktu tidak melebihi lima tahun sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut (Malaysia).

The Computer Crime Act mencakup, sbb:

•Mengakses material komputer tanpa ijin

•Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain

•Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya

•Mengubah / menghapus program atau data orang lain

•Menyalahgunakan program / data orang lain demi kepentingan pribadi

3.   Council of Europe Convention on Cyber Crime

Council of Europe Convention on Cyber crime telah diselenggarakan pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi ini telah menyepakati bahwa Convention on Cybercrime dimasukkan dalam European Treaty Series dengan Nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 (lima) negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cyber crime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional.

Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Pertama, bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar Negara dan Industri dalam memerangi kejahatan cyber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Kedua, Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat.

Ketiga, saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak azasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang Hak Politik Dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi/pendapat.

Konvensi ini telah disepakati oleh Masyarakat Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum Internasional dalam mengatasi kejahatan cyber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pengembangan teknologi informasi.

Sumber Referensi:

iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30580/V+Cyberlaw.pdf

obyramadhani.wordpress.com/2010/04/14/council-of-europe-convention-on-cyber-crime-eropa/

 

Kriteria Manajer Proyek yang Baik

Definisi  manajer  proyek,

  • Menurut  Project Mangement Body of Knowledge Guide  (PMI  2001)  mengatakan  bahwa  manajer proyek seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek.
  • Menurut Ritz (1994) seorang manajer proyek berasal  dari  suatu  institusi  atau  seorang pengusaha  yang  sinonim  dengan  pengurus, eksekutif, supervisor dan boss.

Kerzner  (1995)  menjelaskan  peranan  seorang manajer proyek adalah:
1.  Manajer  proyek  bertanggung  jawab untuk  mengkoordinir  dan  mengintegrasikan berbagai aktivitas fungsional
2.  Memerlukan  keterampilan  hubungan antar  pribadi  dan  komunikatif  yang
kuat  serta  terbiasa  berhubungan  dengan tiap-tiap organisasi lini yang ada.
3.  Berwawasan pengetahuan yang umum (general  knowledge)  menyangkut  teknologi yang sedang digunakan

PMBOK Guide (PMI, 2001) menjabarkan peranan  tanggung  jawab  serta  apa  yang harus  dimiliki  oleh  seorang  manajer  proyek pada setiap proses manajemen proyek. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kepemimpinan  seorang  manajer  proyek  harus  ditunjukkan  pada  semua  tahapan  proyek.  Jika  seorang  manajer proyek  memiliki  rasa  partisipasi  yang sangat  tinggi,  cendrung  untuk  menghadapi  masalah  di dalam  suatu  organisasi  yang  hirarkis,  jika  seorang  manajer  proyek  dengan  gaya  otoriter  akan mendapat tantangan dalam organisasi.
2.  Manajer  proyek  mempunyai  otoritas dan  kebebasan  dalam  mengatur  proyek. Jika pemimpin tidak ada serta bilamana  seorang  manajer  proyek  dibatasi,  mungkin  akan  timbul  unjuk  rasa sewaktu-waktu  oleh  setiap  individu yang berbeda sepanjang proyek itu.
3.  Manajer  proyek  bersama  dengan  tim manajemen proyek harus mengkoordinir  dan  mengarahkan  berbagai  alat penghubung  teknis  dan  organisasi yang ada dalam proyek.
4.  Manajer proyek bersama dengan pemberi  kuasa  menyediakan  sumber  daya organisasi  untuk  merancang  aktivitas proyek.
5.  Secara  umum,  manajer  proyek  harus mengenali  proyek  dan  ditugaskan  sejak awal studi kelayakan. Manajer proyek  harus  selalu  ditugaskan  sebelum
dimulai  perencanaan  proyek  dilaksanakan dan lebih disukai yang sebelumnya  telah  banyak  menyelesaikan  proyek tersebut.
6.  Manajer  proyek  bersama  dengan  tim manajemen proyek bertanggung jawab menentukan kualitas dan nilai proyek.
7.  Manajer proyek juga mempunyai tanggung  jawab  kepada  sumber  daya  manusia  untuk  menerima  dan  melepas bawahannya  tergantung  atas  organisasi  atau  industri  dimana  mereka  menjadi anggota.
8.  Peran  dan  tanggung  jawab  dari  manajer  proyek  biasanya  kritis  pada  kebanyakan  proyek  tapi  sangat  berarti  dalam penerapannya.
9.  Manajer  proyek  bertanggung  jawab dalam membuat pelaporan rangkap kepada  manajer  fungsional  dan  timnya sendiri.
10. Manajer  proyek  dan  tim  manajemen risiko  memberi  tanggapan  kepada  pemilik  proyek  terhadap  risiko  yang  dilaporkan.  Hal  ini  akan  mengurangi
efek yang tidak diantisipasi dan koreksi  yang  diperlukan  untuk  mengurangi
risiko.
11. Manajer  proyek  yang  diusulkan  harus bersertifikat  Project  Management  Profesional  (PMP)  atau  yang  diusulkan harus mempunyai dokumentasi pengalaman  kerja  sebelumnya  pada  proyek yang sama.

Sumber Referensi:

http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/9%20diah%20p%20identifikasi_74-81__ok_.pdf

COCOMO (Constructive Cost Model)

Constructive Cost Model atau biasa disingkat COCOMO adalah sebuah model yang didesain oleh Barry Boehm untuk memperoleh  perkiraan  dari  jumlah  person-months(orang-bulan)  yang  diperlukan  untuk mengembangkan suatu produk perangkat lunak.

Pemodelan estimasi empiris dengan COCOMO (constructive cost model) dengan satu persamaan untuk memprediksi:

  • Kemajuan proses pengembangan
  • Lamanya proyek
  • Ukuran staf
  • Jumlah baris kode program

 

Model COCOMO :

  • Model 1: Basic COCOMO (COCOMO I 1981)

Model static single valued yang menghitung kemajuan dan biaya pengembangan perangkat lunak sebagai fungsi dari ukuran program (dalam LOC) .

Persamaan model Basic COCOMO :

Ket:
E (effort)merupakan satuan usaha dalam  person-months(orang-bulan).
D (development time ) merupakan waktu pengembangan dalam  bulan  yang
berurutan.
KLOC (kilo line of code ) merupakan perkiraan  jumlah baris kode  program
(dalam ribuan).
a, b, c, dan d adalah koefisien.

Dengan menggunakan persamaan model Basic COCOMO dapat dihitung estimasi rata-rata jumlah staf dan estimasi produktifitas. Dibawah ini adalah persamaan untuk menghitung kedua estimasi tersebut:

Persamaan untuk estimasi rata-rata jumlah staf (SS, staff size ) :

Ket :
SS adalah estimasi rata-rata jumlah staf.

Persamaan untuk estimasi produktifitas:


Ket :
P adalah estimasi Produktifitas

  • Model 2 : Intermediate COCOMO (COCOMO II 1999)

Menghitung kemajuan pengembangan perangkat lunak sebagai fungsi dari ukuran program dan kumpulan komponen biaya lainnya.

Persamaan model Intermediate COCOMO :

Ket :

E (effort) merupakan satuan usaha dalam  orang-bulan

C (cost drivers)adalah penggerak komponen biaya yang mempengaruhi satuan usaha

a dan b  adalah koefisien

  • Model 3 : Advance COCOMO

Menggabungkan semua karakteristik versi Intermediate COCOMO dengan tambahan penilaian komponen biaya yang berpengaruh pada tahapan pengembangan perangkat lunak (analisis, desain, pengkodean, implementasi, dan pemeliharaan).

COCOMO diaplikasikan pada 3 kelas proyek :

1. Mode Organic

  • Diterapkan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan tidak terlalu besar berkisar 2 – 50 KLOC
  • Tim kecil yang berpengalaman
  • Perangkat lunak yang dikembangkan biasanya bersifat fleksibel dengan tingkat inovasi rendah

2. Mode Semi Detached

  • Diterapkan pada proyek yang agak kompleks  berkisar 50 – 300 KLOC
  • Personil dan tim agak besar berasal dari berbagai bidang dan tingkatan pengalaman yang bervariasi
  • Tingkat inovasi sedang

3. Mode Embedded

  • Diterapkan pada proyek yang rumit dengan jumah lebih besar dari 300 KLOC
  • Memerlukan tim yang besar dan tingkat inovasi yang lebih baik
  • Terdapat hubungan yang sangat kuat antara PL, PK dan batasan operasi yang harus dipenuhi sistem

contoh: perangkat lunak pengatur lalulintas pesawat udara

Sumber Referensi:

blog.tp.ac.id/wp-content/uploads/11/download-084609040311handoutmp.pdf

arly.blog.unsoed.ac.id/files/2009/06/tugas-1-manpro.pdf


Software untuk Pengujian

Crystal REVS for C++ adalah suatu software yang menguji kode program yang menggunakan bahasa C++/C dengan menghasilkan flow chart dan mengitung cyclomatic complexity dari kode program tersebut berdasarkan Complexity Measure dari McCabe. Crystal REVS for C++ terintegrasi dengan beberapa fungsi seperti Flowacharts, Rich Tree, DataFlow, Dokumentasi dengan bentuk HTML, Auto-formatting, Tokes Panel, Comment Panel pada satu tools.

Dengan menggunakan software ini, kita dapat meng-explore source code, mengetahui flowchart untuk memahami alur logic dan fungsi kode program, dan mengetahui besarnya cyclomatic complexity sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai kode program yang telah dibuat, apakah memiliki readability, yang artinya kode program yang telah dibuat mudah dibaca dan kita bisa focus pada logic program yang telah dibuat. Jika tidak, maka sebaiknya kita mereview kembali kode program yang telah dibuat.

Dibawah ini adalah tampilan dari Crystal REVS for C++ :

Sumber:

http://blog.unsri.ac.id/aswin/pengujian-perangkat-lunak/software-penghitung-cyclometic-complexity-/mrdetail/298/

Penggunaan Software Open Source dalam Pembuatan Aplikasi

            Open source merupakan software berlisensi non komersial(gratis lisensi), meskipun begitu kekuatan dan kehandalan software-software open source sangat ampuh dan dapat dipercaya yang performansi kerjanya sama dengan software-software komersil lainnya.

            Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang kode programnya terbuka, artinya kode program itu dapat dilihat dan diperoleh secara bebas.

            Software open source disebarluaskan dengan menggunakan lisensi public, antara lain misalnya lisensi GPL(GNU General Public License). Lisensi model ini memastikan bahwa kode sumber sebuah program open source akan selamanya bersifat open source. (Oleh: Dr. Husni Thamrin Ketua POSS-UMS) [2]

Feature utama dari karakteristik free(open source) adalah kebebasan dari user untuk:

–          Menggunakan software sesuai keinginannya,

–          Memiliki software yang tersedia sesuai kebutuhan,

–          Mendistribusikan software kepada user lainnya. [1]

Di dalam pembuatan suatu aplikasi, pastinya dibutuhkan suatu software(perangkat lunak). Gunanya adalah untuk memudahkan dan membantu dalam pembuatan aplikasi yang akan dibuat.

Kenapa dianjurkan menggunakan software open source dalam membuat aplikasi ?

Penggunaan software open source dalam pembuatan aplikasi dianjurkan karena diantaranya memiliki keuntungan:

–          Software bisa didapatkan secara gratis

–    Dengan adanya software berlisensi open source tersebut, kita dapat memiliki dan menggunakan software tersebut untuk membuat aplikasi.

–          Legalitas dari aplikasi yang dibuat terjamin, dll.

Selain memiliki keuntungan, penggunaan software open source dalam pembuatan aplikasi juga memiliki kerugian,yaitu:

–    Sulit dalam penggunaan softwarenya, tidak banyak referensi yang membahas penggunaan software-software open source, dll.

Sumber referensi:

[1] amalia07.files.wordpress.com/2008/07/os.pdf

[2] mugos.ums.ac.id/pub/buletin/poss-buletin/POSSbuletin.pdf